Nusaelaknews.com | Jayapura – Tokoh pemuda Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Mozes Rutumalessy, mengingatkan masyarakat agar tidak terburu-buru menyimpulkan bahwa pemerintah daerah telah gagal merealisasikan visi dan misi pembangunan tanpa terlebih dahulu melihat fakta dan indikator kinerja secara objektif.
Menurut dia, dinamika politik yang berkembang di Kabupaten SBB merupakan bagian dari kehidupan demokrasi. Setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapat maupun kritik terhadap pemerintah, namun kebebasan tersebut harus tetap disertai tanggung jawab dalam menyampaikan informasi kepada publik.
Ia menilai, setiap kritik terhadap pemerintah semestinya didasarkan pada fakta, data, serta ukuran yang dapat dipertanggungjawabkan. Menurutnya, penilaian terhadap keberhasilan atau kegagalan sebuah pemerintahan tidak seharusnya hanya dibangun berdasarkan persepsi maupun kepentingan politik tertentu.
“Dalam tradisi akademik, kesimpulan tidak pernah lahir lebih dahulu daripada bukti. Bukti harus menjadi fondasi sebelum seseorang mengambil sebuah kesimpulan,” ujar Rutumalessy dalam wawancara terkait dinamika pembangunan di Kabupaten SBB.
Mozes mengatakan, pelabelan sebuah pemerintahan sebagai “gagal” tanpa terlebih dahulu menguji indikator-indikator pembangunan merupakan bentuk penyederhanaan terhadap persoalan yang jauh lebih kompleks. Terlebih, pemerintahan memiliki sistem perencanaan dan penganggaran yang harus melalui berbagai tahapan sebelum sebuah program dapat direalisasikan.
Ia menjelaskan, proses pembangunan melibatkan penyusunan program, penganggaran, koordinasi lintas kementerian dan lembaga, sinkronisasi kebijakan, pelaksanaan hingga evaluasi. Karena itu, menurutnya, masyarakat perlu memahami bahwa tidak seluruh program pembangunan dapat direalisasikan dalam waktu singkat.
Dalam konteks tersebut, Rutumalessy menyoroti keberhasilan Pemerintah Kabupaten SBB memperoleh dukungan Program Instruksi Presiden (Inpres) Irigasi senilai Rp84 miliar. Ia menilai dukungan tersebut merupakan salah satu fakta pembangunan yang perlu diperhitungkan ketika masyarakat menilai kinerja pemerintah daerah.
Menurutnya, dukungan anggaran tersebut bukan hanya sekadar angka dalam dokumen pemerintah, tetapi menunjukkan adanya program daerah yang mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat. Di saat yang sama, langkah pemerintah daerah memperjuangkan usulan pembangunan infrastruktur sumber daya air untuk Tahun Anggaran 2027 juga dinilai menunjukkan adanya kesinambungan kebijakan pembangunan.
Rutumalessy mengingatkan agar capaian tersebut tidak diabaikan hanya karena adanya perbedaan pandangan politik. Menurutnya, jika fakta-fakta yang dapat diverifikasi sengaja tidak dimasukkan dalam penilaian, maka ruang publik berisiko dipenuhi konstruksi opini yang tidak menggambarkan kondisi pemerintahan secara utuh.
Ia juga menekankan pentingnya penerapan prinsip evidence-based policy dalam melihat kinerja pemerintah. Setiap kebijakan, kata dia, harus dievaluasi berdasarkan bukti dan indikator yang terukur sehingga masyarakat dapat memperoleh gambaran yang lebih objektif mengenai capaian maupun kekurangan pemerintah.
Meski demikian, Rutumalessy mengakui bahwa Pemerintah Kabupaten SBB masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Persoalan infrastruktur, pelayanan publik, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta penguatan ekonomi daerah menurutnya tetap menjadi tantangan yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah.
Namun, ia menegaskan bahwa mengakui masih adanya berbagai persoalan tidak berarti harus menghapus atau menafikan capaian yang telah dilakukan pemerintah. Sikap objektif, menurut Rutumalessy, justru harus mampu melihat keberhasilan dan kekurangan secara bersamaan sebagai bahan untuk melakukan evaluasi dan perbaikan.
Rutumalessy juga mengingatkan bahwa narasi yang menyebut pemerintah gagal secara mutlak dapat berdampak terhadap kepercayaan masyarakat kepada institusi pemerintahan. Padahal, kepercayaan publik merupakan salah satu modal penting dalam membangun kolaborasi, menarik investasi, memperkuat hubungan dengan pemerintah pusat, serta mempercepat pelaksanaan pembangunan daerah.
Karena itu, dirinya mengajak seluruh elemen masyarakat SBB untuk menjaga kualitas demokrasi dengan mengedepankan kritik yang jujur, berimbang, dan berbasis data. Menurutnya, sebelum memberikan vonis terhadap kinerja Bupati SBB, masyarakat perlu melihat keseluruhan indikator pembangunan, termasuk capaian program, dukungan anggaran, koordinasi lintas sektor, serta upaya membangun fondasi pembangunan jangka panjang.
“Demokrasi membutuhkan kritik, tetapi kritik yang sehat adalah kritik yang mampu menghadirkan data, menawarkan solusi, dan menguji kebijakan dengan parameter yang sama,” pungkasnya. (red)
