Nusaelaknews.com | SBB, Maluku — Kondisi Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) hingga saat ini dinilai masih berada dalam situasi yang relatif aman dan kondusif. Di tengah munculnya sejumlah pemberitaan dan opini terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah, salah seorang anak muda SBB, Mozes Rutumalessy, meminta seluruh pihak agar menyampaikan kritik berdasarkan data, fakta, dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Mozes menegaskan, kritik terhadap pemerintah merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi. Namun, menurutnya, kritik seharusnya tidak dibangun berdasarkan asumsi maupun narasi yang berpotensi membentuk persepsi publik tanpa didukung data yang memadai.
“Kalau ada pihak yang menyampaikan kritik terhadap pemerintah daerah, tentu itu merupakan bagian dari demokrasi. Tetapi kritik harus berbasis data dan fakta. Jangan sampai opini yang belum teruji kemudian diproduksi menjadi sebuah kesimpulan seolah-olah Kabupaten Seram Bagian Barat sedang berada dalam kondisi yang bermasalah,” ujar Rutumalessy.
Ia mengatakan, dirinya sebagai anak muda SBB juga melakukan pemantauan terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten SBB, termasuk terhadap kepemimpinan Bupati SBB Ir. Asri Arman, ST.
Menurut Mozes, sejauh pengamatannya, sistem pemerintahan dan tata kelola pembangunan yang sedang dijalankan pemerintah daerah merupakan bagian dari upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta membangun daerah.
Meski demikian, Mozes menegaskan dukungannya terhadap pemerintah bukan berarti dirinya akan menutup mata apabila ditemukan kekeliruan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
“Kalau dalam pelaksanaan pemerintahan terdapat kekeliruan atau dugaan pelanggaran, saya juga tidak akan diam. Saya tidak akan memberikan toleransi kepada siapa pun apabila Kabupaten Seram Bagian Barat dibangun tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Jadi, dukungan terhadap pemerintah bukan berarti membenarkan semua hal tanpa kritik,” katanya.
Soroti Narasi soal Pengelolaan APBN dan APBD
Mozes juga menanggapi sejumlah narasi yang beredar melalui pemberitaan media daring yang menurutnya menggambarkan seolah-olah pemerintahan Kabupaten SBB di bawah kepemimpinan Ir. Asri Arman, ST, sedang menghadapi persoalan terkait dugaan penguasaan proyek atau anggaran APBN maupun APBD.
Ia meminta masyarakat agar tidak terburu-buru menarik kesimpulan sebelum terdapat data dan bukti yang dapat diverifikasi.
Menurutnya, apabila terdapat dugaan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara, maka mekanisme hukum dan lembaga yang memiliki kewenangan harus diberi ruang untuk melakukan pemeriksaan.
“Kalau memang ada dugaan pelanggaran, silakan diuji dengan data, dokumen, dan mekanisme hukum. Jangan hanya membangun opini lalu menyampaikan kesimpulan kepada publik seolah-olah sebuah dugaan sudah menjadi fakta,” tegasnya.
Mozes menilai, penyampaian informasi yang tidak proporsional dapat menimbulkan persepsi yang keliru terhadap kondisi pemerintahan dan masyarakat SBB.
Soroti Polemik PT Rosari
Mozes juga memberikan tanggapan terkait polemik PT Rosari yang belakangan menjadi bahan pembicaraan publik.
Menurutnya, perubahan direktur atau pimpinan sebuah perusahaan pada prinsipnya merupakan persoalan internal korporasi, sehingga harus dilihat berdasarkan dokumen dan kronologi yang jelas.
Ia mengaku telah mengetahui informasi mengenai perubahan kepemimpinan di PT Rosari dan berupaya memahami kronologi tersebut berdasarkan informasi yang tersedia.
Menurut Mozes, perubahan pimpinan PT Rosari terjadi ketika Ir. Asri Arman, ST, mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Provinsi Maluku. Ia menyebut pengunduran diri dari posisi tertentu dalam perusahaan merupakan bagian dari ketentuan yang harus dipenuhi dalam proses pencalonan.
Karena itu, menurut Mozes, perubahan kepemimpinan perusahaan tidak dapat secara otomatis ditafsirkan sebagai bukti adanya upaya menguasai APBD maupun APBN.
“Jangan setiap perubahan dalam sebuah perusahaan langsung ditarik menjadi kesimpulan politik atau dikaitkan dengan penguasaan anggaran pemerintah. Kalau ada tuduhan seperti itu, harus ada data yang menunjukkan hubungan sebab-akibatnya. Publik juga harus diberikan informasi secara utuh,” ujarnya.
Jangan Campurkan Persaingan Politik dengan Pemerintahan
Mozes menduga sebagian narasi yang berkembang terkait PT Rosari dan pemerintahan daerah berpotensi tidak terlepas dari dinamika politik tertentu. Namun, ia meminta agar dugaan tersebut juga tidak dijadikan kesimpulan tanpa pembuktian.
Ia menilai persaingan dalam sebuah organisasi politik seharusnya tidak dicampuradukkan dengan pelaksanaan pemerintahan daerah.
“Kalau memang ada persaingan dalam perebutan jabatan atau kepentingan dalam sebuah organisasi politik, jangan kemudian dikaitkan secara serampangan dengan sistem pemerintahan yang sedang dijalankan oleh Bupati SBB. Dua persoalan itu harus ditempatkan pada ruangnya masing-masing,” kata Mozes.
Menurutnya, Bupati sebagai pemimpin yang memperoleh mandat melalui proses pemilihan umum memiliki tanggung jawab besar untuk menjalankan pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat tanpa membedakan latar belakang politik.
Ia menegaskan, setelah seseorang memperoleh mandat rakyat, tanggung jawab utamanya adalah bekerja untuk kepentingan masyarakat.
“Siapa pun yang mendapatkan mandat rakyat harus memahami bahwa ada tanggung jawab besar di pundaknya. Pemerintah harus memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat, baik kepada mereka yang mendukung maupun yang tidak mendukung secara politik,” ujarnya.
Mozes: Kritik Boleh, Tetapi Jangan Menyesatkan Publik
Lebih jauh, Mozes meminta masyarakat SBB untuk membangun budaya demokrasi yang sehat. Menurutnya, kritik terhadap pemerintah harus tetap diberikan ruang, tetapi kritik tersebut harus dibangun melalui argumentasi yang rasional, data yang dapat diverifikasi, serta mekanisme pengawasan yang sesuai dengan ketentuan hukum.
Ia juga mengingatkan pihak-pihak di luar SBB agar berhati-hati dalam memberikan penilaian terhadap kondisi daerah.
“Yang berada di daerah ini juga mempunyai mata dan telinga. Kami melihat bagaimana pemerintah bekerja dan bagaimana kondisi masyarakat. Karena itu, jangan menggambarkan SBB seolah-olah sedang berada dalam keadaan yang tidak terkendali hanya berdasarkan opini atau informasi yang tidak lengkap,” katanya.
Mozes menegaskan bahwa dirinya tidak sedang memberikan cek kosong kepada pemerintah daerah.
Sebaliknya, ia menyatakan akan tetap melakukan pengawasan secara kritis terhadap jalannya pemerintahan.
“Saya mendukung pembangunan yang benar, tetapi kalau ada kekeliruan saya akan kritik. Kalau ada dugaan pelanggaran, harus diperiksa. Jadi, jangan menganggap bahwa orang yang memberikan pandangan positif terhadap pemerintah berarti tidak kritis,” tuturnya.
Pada akhirnya, Mozes mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga objektivitas dalam melihat pembangunan Kabupaten SBB.
Menurutnya, perbedaan pandangan merupakan sesuatu yang wajar dalam demokrasi. Namun, perbedaan tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk memproduksi informasi yang belum terverifikasi dan kemudian disampaikan kepada publik sebagai sebuah kebenaran.
“Kalau ingin mengkritik pemerintah, silakan. Tetapi kritiklah berdasarkan data. Kalau ada dugaan pelanggaran, buktikan melalui mekanisme yang tersedia. Jangan membangun opini yang akhirnya merugikan masyarakat dan daerah sendiri,” pungkas Mozes (red)
