Nusaelaknews.com | SBB, Maluku – Kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penataan Awal Batas Desa yang digelar Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) pada Selasa (18/8/2026) mendapat perhatian berbeda dari sejumlah pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten SBB.
Jika secara resmi kegiatan tersebut disebut sebagai bagian dari upaya mempercepat penataan dan penegasan batas desa, sejumlah pegawai justru mempertanyakan mekanisme pengelolaan anggaran kegiatan tersebut. Mereka meminta agar penggunaan anggaran Bimtek diperiksa secara terbuka untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan.
Informasi yang diperoleh menyebutkan, sejumlah pegawai di lingkungan kantor Bupati SBB mulai mempertanyakan pengelolaan keuangan kegiatan Bimtek yang dilaksanakan di lingkungan kantor Bupati SBB tersebut.
Menurut keterangan beberapa pegawai yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan, terdapat dugaan bahwa pengaturan keuangan kegiatan dilakukan secara internal oleh Kepala DPMD SBB, Abraham Tuhenai, bersama bendahara, tanpa melibatkan unsur bidang lain yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan.
Para pegawai tersebut tidak secara langsung menyimpulkan adanya penyimpangan anggaran. Namun, mereka mempertanyakan mengapa pengelolaan keuangan kegiatan disebut dilakukan secara tertutup dan meminta agar mekanisme tersebut dapat diperiksa oleh pihak yang memiliki kewenangan.
“Yang kami pertanyakan adalah bagaimana mekanisme pengelolaan anggarannya. Kalau memang semuanya sudah sesuai aturan, tentu tidak ada masalah jika diperiksa dan dibuka secara transparan,” ujar salah seorang pegawai.
Selain mempertanyakan anggaran Bimtek, sejumlah pegawai juga menyoroti posisi bendahara pada DPMD SBB. Mereka menyebut adanya dugaan pola penempatan seorang bendahara yang mengikuti perpindahan jabatan Abraham Tuhenai di sejumlah organisasi perangkat daerah.
Menurut keterangan yang disampaikan kepada media ini, perempuan yang kini disebut menjalankan tugas sebagai bendahara pada DPMD tersebut sebelumnya pernah menjadi bendahara ketika Abraham Tuhenai menjabat sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) SBB.
Ketika Abraham kemudian berpindah ke Dinas PTSP, pegawai tersebut disebut kembali mengikuti perpindahan dan menjalankan tugas sebagai bendahara. Setelah Abraham bergeser menjadi Kepala DPMD, perempuan yang sama kembali disebut dimutasi ke DPMD.
Pola perpindahan tersebut kemudian memunculkan istilah di kalangan sejumlah pegawai sebagai “bendahara keliling” yang diduga selalu mengikuti perpindahan jabatan Abraham Tuhenai.
Namun, tudingan tersebut tidak dihiraukan oleh Abraham tuhenai selaku kepala dinas. Sejumlah pegawai meminta Inspektorat Daerah Kabupaten SBB tidak hanya melihat substansi kegiatan Bimtek, tetapi juga melakukan pemeriksaan terhadap proses perencanaan, penggunaan, pertanggungjawaban dan realisasi anggaran kegiatan tersebut.
Mereka menilai pemeriksaan diperlukan untuk menjawab berbagai pertanyaan yang berkembang di lingkungan internal pemerintah daerah, sekaligus memastikan tidak ada penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan anggaran.
“Kalau memang tidak ada masalah, kami berharap Inspektorat turun memeriksa. Jangan sampai isu ini berkembang menjadi fitnah karena tidak pernah ada klarifikasi dan pemeriksaan,” kata sumber tersebut.
Sorotan ini sekaligus menjadi bantahan terhadap narasi bahwa pelaksanaan Bimtek hanya dapat dilihat dari sisi positif sebagai percepatan penataan batas desa. Menurut sejumlah pegawai, keberhasilan sebuah kegiatan pemerintah tidak hanya diukur dari tujuan dan materi kegiatan, tetapi juga dari bagaimana anggaran kegiatan tersebut dikelola secara transparan, akuntabel dan sesuai aturan.
Apalagi, Bimtek tersebut melibatkan anggaran pemerintah daerah sehingga setiap rupiah yang digunakan seharusnya dapat dipertanggungjawabkan melalui dokumen perencanaan, pelaksanaan dan laporan keuangan yang sah.
Karena itu, pegawai meminta agar pihak berwenang melakukan pemeriksaan secara objektif terhadap anggaran Bimtek Penataan Awal Batas Desa, termasuk meminta penjelasan dari Kepala DPMD Abraham Tuhenai dan bendahara yang disebut mengelola keuangan kegiatan.
Hingga berita ini disusun, dugaan mengenai adanya pengaturan anggaran secara tertutup maupun dugaan penyalahgunaan anggaran tersebut perlu mendapat perhatian serius dari inspektorat daerah kabupaten seram bagian Barat, karena dari awal saja sudah kelihatan jahat, yang mana kegiatan hanya dua hari tapi dijadwal undangan lima hari, itu berarti ada terjadi penggelapan tiga hari kegiatan.
Disisi lain, bisa dikatakan gagal dan sia sia kegiatan tersebu karena ketika Abraham dan beberapa bawahannya turun kelapangan (Tahalupu) untuk mewujudkan hasil bimtek tersebut, mereka dilempari oleh masyarakat setempat, dan itu menandakan bahwa masyarakat tidak terima kegiatan tersebut.
Dapat disimpulkan bahwa kegiatan tersebut hanya untuk bapak senang dan yang prnting bisa cair dua ratus empat puluh juta lebih demi dapat merauk keuntungan. (Mrg)
