Nusaelaknews.com | SBB, Maluku – Dugaan praktik korupsi yang disebut berlangsung secara terstruktur, sistematis, dan masif di Puskesmas Kecamatan Inamosol, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) kian menjadi perhatian publik. Sejumlah narasumber mengungkap adanya indikasi kuat penyimpangan anggaran yang melibatkan mantan pejabat di lingkungan puskesmas tersebut.
Seorang sumber internal yang meminta identitasnya dirahasiakan menyebutkan bahwa mantan Kepala Puskesmas, Jefry, bersama mantan bendahara, Herlin Leamena, diduga memiliki peran dalam skenario untuk menutupi praktik lama.
“Ada upaya sistematis untuk mengamankan jejak penggunaan anggaran yang bermasalah,” ujarnya kepada wartawan.
Menurutnya, upaya tersebut diduga juga diarahkan untuk melemahkan posisi Kepala Puskesmas saat ini, Alexander Lesil. Ia menilai, berbagai isu yang menyerang pimpinan saat ini tidak lepas dari konflik kepentingan yang lebih besar.
“Ini bukan sekadar persoalan internal biasa,” tambahnya.
Nama Amelia Nurhadi turut disebut dalam keterangan sejumlah narasumber. Ia diduga dimanfaatkan sebagai bagian dari skenario untuk menjatuhkan Kapus aktif. Seorang pegawai yang enggan disebutkan namanya mengatakan, terdapat kejanggalan dalam pengelolaan dana program gizi.
“Pada April 2025, ada pengembalian dana sekitar Rp30 juta, padahal laporan sebelumnya menyatakan anggaran sudah habis per akhir Desember 2024,” ungkap sumber tersebut.
Ia menilai kondisi itu menunjukkan kemungkinan adanya laporan yang tidak sesuai dengan fakta. Kejadian serupa, lanjutnya, kembali terulang pada Januari 2026. Ditemukan lagi sisa dana sekitar Rp23,5 juta dari program yang dilaporkan habis. Yang menimbulkan pertanyaan besar tentang transparansi pengelolaan anggaran.
Selain itu, seorang narasumber lain menyebut adanya dugaan perekaman percakapan Kapus Alexander Lesil dalam sebuah pertemuan pada 2024. Rekaman tersebut diduga digunakan untuk membangun opini negatif.
“Informasinya, rekaman itu dipotong dan disebarkan dengan narasi tertentu,” ujarnya.
Sorotan juga diarahkan pada rangkap jabatan yang pernah dipegang oleh Herlin Leamena. Seorang pemerhati tata kelola pemerintahan daerah menilai hal tersebut berpotensi melanggar prinsip pengawasan internal.
“Jika satu orang menjadi bendahara sekaligus pengawas, maka fungsi kontrol tidak berjalan optimal,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa kondisi tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan yang serius. Dalam sistem pengendalian internal, check and balance itu wajib. Kalau tidak, penyimpangan sangat mungkin terjadi.
Dugaan praktik perjalanan dinas fiktif juga mencuat dari keterangan narasumber. Seorang pegawai menyebut bahwa dalam beberapa kegiatan, anggaran diperuntukkan bagi enam orang, namun hanya dua orang yang benar-benar berangkat.
“Sisanya hanya menerima uang tanpa melakukan perjalanan,” katanya.
Selain itu, narasumber lain mengungkap adanya pemotongan anggaran pegawai dengan dalih kebutuhan operasional dan akreditasi. “Nilainya cukup besar, dan dilakukan secara rutin. Walaupun ada surat persetujuan, tetap perlu dipertanyakan keabsahannya,” ujarnya.
Seorang pegawai senior menilai berbagai tudingan terhadap Kapus saat ini merupakan bentuk perlawanan terhadap upaya pembenahan internal.
“Ada indikasi kuat ini adalah serangan balik terhadap reformasi yang sedang berjalan,” katanya.
Hingga kini, berbagai dugaan tersebut masih menunggu klarifikasi dari pihak-pihak terkait. Masyarakat pun berharap aparat penegak hukum dapat menindaklanjuti informasi yang berkembang secara profesional, transparan, dan berimbang guna memastikan kebenaran atas dugaan penyimpangan di Puskesmas Inamosol. (red)
