Nusaelaknews.com | SBB, Maluku – Pemerintahan Desa Lokki, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), kembali menjadi sorotan. Kali ini sejumlah warga dari seputaran Desa Lokki meminta Inspektorat Kabupaten SBB mengambil langkah tegas untuk mengawasi pengelolaan keuangan desa, termasuk meminta agar rekening Pemerintah Desa Lokki diblokir apabila masa jabatan Salmon Purimahua diperpanjang.
Permintaan tersebut disampaikan sejumlah warga kepada media ini melalui sambungan telepon seluler pada Rabu, 9 September 2026. Warga mengaku khawatir anggaran Dana Desa akan disalahgunakan apabila tidak dilakukan pengawasan secara ketat.
“Kami meminta Inspektorat segera mengambil langkah untuk mengamankan anggaran Desa Lokki. Jika rekening desa tidak diblokir, kami khawatir anggaran tersebut akan disalahgunakan,” ujar salah seorang warga.
Selain persoalan rekening desa, warga juga mendesak Inspektorat SBB agar segera memberikan rekomendasi kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten SBB untuk tidak memperpanjang masa jabatan Salmon Purimahua sebagai kepala pemerintahan Desa Lokki.
Menurut warga, kepemimpinan Salmon Purimahua selama kurang lebih enam bulan terakhir dinilai belum mampu menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi di Desa Lokki. Mereka menilai sejumlah masalah yang sudah ada sejak awal kepemimpinannya hingga kini masih belum mendapatkan penyelesaian.
Warga berharap keputusan terkait perpanjangan masa jabatan tidak hanya mempertimbangkan aspek administratif, tetapi juga memperhatikan kondisi dan aspirasi masyarakat Desa Lokki.
Tidak hanya itu, masyarakat juga meminta Inspektorat Kabupaten SBB memanggil dan melakukan pemeriksaan terhadap seluruh anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Lokki terkait laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang diperuntukkan bagi lembaga tersebut.
Menurut warga, anggaran BPD, baik berupa tunjangan maupun biaya operasional, perlu diperiksa secara terbuka karena masyarakat mempertanyakan kegiatan yang menjadi dasar penggunaan anggaran tersebut.
“Kalau anggaran sudah digunakan, kami ingin tahu kegiatan apa yang dilakukan dan apa dasar pertanggungjawabannya. Jangan sampai ada penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan kegiatan yang sebenarnya,” kata warga.
Masyarakat juga meminta Inspektorat memeriksa penggunaan anggaran desa yang berkaitan dengan Chrisyan Sitania dan Damaya Sahetapy. Warga mempertanyakan apakah keduanya masih menerima tunjangan atau anggaran dari desa setelah dinyatakan lolos sebagai pegawai P3K.
Mereka meminta Inspektorat memastikan status dan hak keuangan kedua pihak tersebut berdasarkan ketentuan yang berlaku. Jika memang masih terdapat pembayaran dari anggaran desa setelah tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai penerima, warga meminta hal tersebut diperiksa dan dipertanggungjawabkan.
Lebih lanjut, warga mendesak Inspektorat Kabupaten SBB melakukan audit terhadap seluruh laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang disampaikan BPD Desa Lokki. Desakan tersebut muncul karena masyarakat mengaku mencurigai adanya dugaan ketidaksesuaian antara kegiatan yang dilaporkan dengan penggunaan anggaran.
Warga berharap pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh dan objektif agar seluruh penggunaan anggaran desa dapat diketahui secara transparan.
Masyarakat juga meminta agar proses pengawasan tidak berhenti pada pemeriksaan administrasi, tetapi apabila ditemukan indikasi pelanggaran atau kerugian negara, maka harus ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“Jangan sampai persoalan-persoalan yang selama ini kami pertanyakan justru tertutup apabila masa jabatan Salmon Purimahua diperpanjang. Kami meminta Inspektorat turun langsung dan memeriksa semuanya secara terbuka,” tegas warga.
Hingga berita ini disusun, warga masih menanti langkah-langkah yang akan diambil oleh pihak inspektorat baik terhadap pemeriksaan LPJ BPD desa lokki maupun terhadap pemberhentian perpanjang masa jabatan salmon Prurimahua. (Mrg)
