Nusaelaknews.com | Jayapura – Ketua Komisi IV DPR Provinsi Papua Joni Y. Betaubun, SH.,M.H, hadir sekaligus memberikan materi tentang Peran DPR Papua dalam Penanggulangan Bencana, di Hotel Horison Ultima Entrop kota Jayapura, Kamis (14/8/2025).
Mater dari Joni Betaubun ini disampaikan dalam Rakorda Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten/Kota se Provinsi Papua, yang digelar BPBD Provinsi Papua guna meningkatkan kemampuan daerah dalam pengurangan risiko bencana dengan kegiatan penguatan kelembagaan Bencana Daerah.
Beberapa poitn penting yang disampaikan Betaubun dalam Rakorda tersebut salah satunya adalah Peran DPR Papua dalam fungsi leguslasi, dimana peran DPR adalah menyusun dan mengesahkan regulasi penanggulangan bencana, dengan mendorong adanya Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) dan Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi).
“Kami juga memastikan, Regulasi tersebut mengakomodir kearifan loka lokal Papua, dalam pengelolaan lingkungan, perlindungan hutan dan tata ruang, berbasis mitigasi bencana,” papar Betaubun.
Dikatakan, Rakorda ini merupakan momentum strategis untuk memperkuat komitmen dalam membangun Papua yang tangguh terhadap bencana, dan hebat dalam melindungi seluruh warganya.
“Sebagai Ketua Komisi IV DPR Papua, saya memandang forum ini sebagai ajang untuk memperkuat kolaborasi antar DPR Papua, Pemerintah Daerah, BPBD, serta seluruh unsur masyarakat,” tandasnya.
Sementara itu Kepala BPBD Provinsi Papua, Wisnu, menyampaikan apresiasi kepada Komisi IV DPR Papua, yang telah memberikan materi dalam forum tersebut.
Wisnu menambahkan, kegiatan BPBD menyangkut anggaran, kemanusiaan dan keselamatan manusia, baik yang menolong maupun yang ditolong. Oleh karena itu dirinya berharap dengan kehadiran Ketua Komisi IV DPR Papua sekaligus memberikan materi, akan berdampak pada tugas-tugas BPBD kabupaten/Kota maupun Provinsi kedepan.
“Kami sangat mengapresiasi dukungan dari Ketua Komisi IV DPR Papua. Apa yang disampaikan para narasumber hari ini menjadi pencerahan yang penting bagi kami, tidak hanya untuk hari ini, tetapi juga untuk pelaksanaan tugas ke depan di provinsi, kabupaten, dan kota,” pungkasnya. (In9)
