KAIRATU, Nusaelaknews.com – Aliansi Pemuda Hunitetu Nuduasiwa secara tegas menolak rencana pemulangan masyarakat pengungsi Ama Ina ke wilayah yang mereka sebut berada dalam petuanan Negeri Hunitetu, Kecamatan Inamosol, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB).
Penolakan tersebut ditegaskan Mozes Seriholo mewakili aliansi dalam wawancara di Kairatu, Selasa (13/10/2026), menyusul respons Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, terhadap aspirasi perwakilan pengungsi Ama Ina yang ingin kembali ke wilayah tersebut.
Mozes menyatakan, sikap penolakan itu didasarkan pada pandangan aliansi terhadap sejarah keberadaan Ama Ina. Menurutnya, dusun yang dipersoalkan tersebut sudah tidak ada lagi sejak 1999 sehingga pihaknya menolak penyebutan Ama Ina sebagai dusun yang masih berada dalam petuanan Negeri Hunitetu.
“Kami dari Aliansi Pemuda Hunitetu Nuduasiwa, mewakili seluruh pemuda dan masyarakat Hunitetu, menolak dengan tegas pihak-pihak yang menyatakan masih ada masyarakat atau dusun Ama Ina di petuanan Negeri Hunitetu. Berdasarkan sejarah yang kami pahami, dusun Ama Ina sudah tidak ada lagi sejak 1999,” tegas Mozes.
Pernyataan tersebut kembali mengemuka setelah Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, merespons aspirasi perwakilan pengungsi Ama Ina yang menginginkan pemulangan ke wilayah asal mereka. Dalam respons yang menjadi sorotan aliansi, pemerintah disebut telah menyiapkan 52 unit rumah dan lahan seluas 200 hektare untuk mendukung rencana tersebut.
Menanggapi langkah pemerintah itu, Mozes mengatakan pihaknya memilih bersikap tenang dan berhati-hati. Aliansi, kata dia, tidak ingin mengambil keputusan secara terburu-buru karena mencurigai adanya kemungkinan kepentingan tertentu yang dapat memperkeruh persoalan. Namun, ia menegaskan bahwa sikap penolakan mereka tidak berubah, terlepas dari siapa pihak yang mendorong rencana pemulangan tersebut.
“Kami menyikapi persoalan ini dengan tenang dan lebih hati-hati karena kami khawatir ada permainan-permainan yang masuk di tengah situasi yang tidak kami ketahui. Tetapi sikap kami jelas, mau dari gubernur atau presiden sekalipun, kami tetap menolak proses pemulangan yang tidak sejalan dengan sikap kami,” ujar Mozes.
Ia juga menegaskan bahwa penolakan tersebut tidak hanya ditujukan terhadap satu pihak atau pejabat tertentu. Menurutnya, setiap proses yang dilakukan pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, hingga pemerintah pusat terkait rencana pemulangan Ama Ina akan menjadi perhatian serius Aliansi Pemuda Hunitetu Nuduasiwa bersama masyarakat.
Mozes menambahkan, apabila pemerintah melanjutkan proses tersebut, pihaknya bersama masyarakat akan mempersiapkan langkah dan strategi yang dinilai lebih matang. Aliansi, katanya, tidak ingin mengabaikan perkembangan kebijakan yang berpotensi memengaruhi persoalan wilayah dan sejarah yang mereka pertahankan.
“Kalau ke depan ada proses yang semakin serius dari pemerintah, kami bersama masyarakat tentu akan lebih siap untuk menyikapinya. Kami tidak bisa menganggap persoalan ini sebagai hal biasa karena menyangkut sikap dan kepentingan masyarakat Hunitetu,” katanya.
Lebih lanjut, Mozes menilai posisi masyarakat menjadi tantangan tersendiri ketika berhadapan dengan kebijakan pemerintah yang memiliki kewenangan dan kekuatan lebih besar. Ia menyebut masyarakat sebagai kekuatan utama yang dimiliki aliansi untuk menyuarakan penolakan dan mempertahankan pandangan mereka terhadap persoalan Ama Ina.
Meski menyampaikan penolakan keras, pernyataan Mozes juga memperlihatkan kekhawatiran aliansi terhadap kemungkinan berlanjutnya proses pemulangan tanpa adanya penyelesaian atas perbedaan pandangan yang ada.
“Kami menegaskan akan terus mencermati langkah pemerintah, termasuk perkembangan rencana penyediaan rumah dan lahan bagi mereka yang ingin Kembali ke petuanan kami,” tegasnya.
Sikap Aliansi Pemuda Hunitetu Nuduasiwa ini menambah tajam perbedaan pandangan terkait rencana pemulangan masyarakat pengungsi Ama Ina. Di satu sisi terdapat aspirasi pengungsi untuk kembali, sementara di sisi lain aliansi menyampaikan penolakan berdasarkan pemahaman sejarah dan klaim mereka mengenai keberadaan dusun tersebut.
Hingga pernyataan ini disampaikan, Aliansi Pemuda Hunitetu Nuduasiwa menegaskan tetap menolak rencana pemulangan tersebut. Persoalan ini membutuhkan penjelasan sejarah, status wilayah, serta dialog yang melibatkan pihak-pihak terkait agar perbedaan pandangan dapat ditangani secara terbuka, hati-hati, dan tidak berkembang menjadi konflik di tengah masyarakat. (Mrg)
