Nusaelaknews.com | Jayapura, Papua – Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura melalui Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) menggelar Uji Kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (PTP), yang resmi dibuka pada Senin (20/10/2025).
Kegiatan yang berlangsung selama dua hari ini diikuti oleh 25 pejabat Eselon II di lingkungan Pemkot Jayapura.
Menurut Ketua Tim Uji, Prof. Dr. Drs. Avelinus Lefaar, BA, M.Si, pelaksanaan uji kompetensi ini adalah amanat undang-undang yang menjadi fondasi bagi valuasi kinerja dan pengembangan karir pejabat tinggi.
“Tujuan utama kegiatan ini sangat jelas, yakni menilai kesesuaian kompetensi, kinerja, dan potensi pengembangan karir setiap pejabat PTP, diselaraskan dengan kebutuhan strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Jayapura,” jelas Prof. Avelinus saat menyampaikan laporan di pembukaan.
Dikatakan, uji kompetensi ini didasarkan pada payung hukum yang kuat, termasuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Menteri PANRB tentang tata cara pengisian PTP secara terbuka dan kompetitif.
“Hal ini juga diperkuat dengan keputusan Walikota Jayapura, mengenai pembentukan Tim penguji,” ujarnya.
Prof. Avelinus menambahkan, tim penilai akan fokus pada tiga dimensi kompetensi kunci, yakni Kompetensi Manajerial, Kompetensi Teknis dan Kompetensi Sosial Kultural
Pengujian dilakukan melalui dua tahapan, yaitu penulisan makalah dan wawancara. Tahapan ini menjadi instrumen untuk mengukur kemampuan analisis, mengukur sejauh mana visi strategis yang dimiliki peserta, dan melihat komitmen mereka dalam menjalankan tugas jabatan.
Hasil dari uji kompetensi ini, lanjut Prof. Avelinus, selain menjadi peta potensi dan kesesuaian pejabat terhadap jabatan lain yang setara, juga akan menjadi dasar objektif bagi Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Pemkot Jayapura, dalam melakukan penataan jabatan struktural.
Seluruh tahapan kegiatan, yang diikuti oleh para pejabat Eselon II, dilaporkan telah berjalan lancar sesuai jadwal dan ketentuan, berkat sinergi antara peserta, tim pelaksana sekretariat, dan BKPP Kota Jayapura.
“Untuk rekomendasi hasil penilaian individual, dijadwalkan akan disampaikan kepada Pemprov Papua, Kemendagri, dan BKN pada tanggal 23 dan 24 Oktober 2025. Sementara itu, tindak lanjut administrasi akan dilakukan pada 27 hingga 31 Oktober,” pungkasnya. (red)
