Nusaelaknews.com | Jayapura, Papua – Wakil Walikota Jayapura, Rustan Saru, melontarkan kritik keras terhadap kinerja penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025 yang dinilai sangat lambat dan mengkhawatirkan.
Hingga pertengahan Oktober, realisasi penyerapan APBD Pemkot Jayapura baru menyentuh angka 56,71 persen.
Keterlambatan ini menurut Rustan Saru, memiliki konsekuensi serius bagi keuangan daerah dan denyut nadi ekonomi masyarakat. Ia bahkan memprediksi APBD Kota Jayapura tahun 2026 akan terpangkas drastis.
“APBD kita Rp1,6 triliun, nanti pada tahun anggaran 2026 turun menjadi Rp1,4 triliun. Berarti ada yang salah. Salah satu yang salah adalah penyerapan anggaran terlambat,” tegas Rustan Saru saat memimpin Rakorda PAD Kota Jayapura, Jumat (17/10/2025).
Di hadapan peserta Rakorda yang terdiri dari OPD dan stakeholder terkait, Rustan Saru menjelaskan dampak langsung dari lambatnya eksekusi anggaran.
Menurutnya, penyerapan yang macet membuat uang tidak beredar di masyarakat, yang pada akhirnya menekan daya beli dan menghambat pertumbuhan ekonomi lokal.
“Kalau uang cair, uang diserap, dibelanjakan, pasti daya beli masyarakat naik, barang laku, ekonomi tumbuh. Kalau tidak, kita miskin terus,” tegasnya.
Tak hanya menyoroti penyerapan, Wakil Walikota juga mengkritik perencanaan PAD yang dinilai tidak ambisius. Ia menyebut target PAD 2026 yang dilaporkan sebesar Rp295 miliar masih kurang Rp25 miliar dari target ideal yang tertuang dalam visi misi Kepala Daerah, yakni Rp320 miliar.
“Tugas kita adalah evaluasi yang sudah jalan. Kalau itu tidak tercapai, kenapa dan apa masalahnya. Karena target itu penting,” pungkas Rustan Saru,
Dirinya meminta seluruh OPD untuk segera melakukan evaluasi dan mempercepat realisasi anggaran, demi menopang pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Port Numbay. (red)
