BeritaKota JayapuraProvinsi Papua

Dianak Tirikan Pemerintah, Ratusan Guru Honor Yayasan Serbu Kantor Walikota Jayapura

92
×

Dianak Tirikan Pemerintah, Ratusan Guru Honor Yayasan Serbu Kantor Walikota Jayapura

Sebarkan artikel ini
Example 468x60

Nusaelaknews.com | Jayapura – Puluhan guru honorer sekolah yayasan di kota Jayapura, Rabu siang (27/8/2025) melakukan aksi protes di kantor Walikota Jayapura. Protes ini berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang lebih memprioritaskan guru honorer di sekolah negeri untuk diakomodir dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Dalam aksinya para guru honor Yayasan tersebut menyampaikan kekecewaan mereka terhadap kebijakan pemierintah kota Jayapura, yang disampaikan secara lisan maupun spanduk yang dibawa.

“Dari pangkalan data yang dikirim dari BKN Pusat, nama kami ada untuk ikut seleksi PPPk. Tapi kenapa tiba-tiba nama kami di nonaktifkan dan dalam penjeasannya BKPP, hanya guru honor sekolah negeri saja yang diakomodir, sementara kami yang di Yayasan tidak,” teriak salah satu perwakilan guru.

Guru yang lain juga menyampaikan kekecewaan serupa dengan mengatakan, mereka sudah melakukan aksi yang sama di kentor Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) kota Jayapura.

“Dan jawaban dari pihak BKPP, bahwa ini adalah kebijakan atasan, kebijakan bapak Walikota. Jadi kami tidak mau lagi berurusan dengan BKPP, karena mereka hanya mengikuti perintah Walikota dan Wakil Walikota,” teria ibu guru tersebut.

Pada sapanduk yang dibawa oleh para guru honorer tersebut, aspirasi dan kekecewaan mereka sampaikan dengan tulisan meminta kejelasan status dan transparansi, karena banyak pelamar PPPK yang dinonaktifkan tanpa penjelasn.

Selain itu mereka juga menulis, keluarkan Sluman dari data validasi atif, dan meminta proses rekrutmen PPPK dilakukan lebih manusiawi, transparan dan berkeadilan.

Sementara itu Wakil Walikota Jayapura, Rustan Saru yang menemui para guru honor ini mengatakan, kebijakan untuk memprioritaskan honorer di sekolah negeri adalah kebijakan dari pemerintah pusat.

“Sesuai keputusan Mendagri dan MenPAN itu, pegawai yang honor di pemerintah kota yang negeri, itu yang prioritas pertama. Dan swasta tidak masuk dalam formasi ini,” jelas Rustan Saru.

Rustan Saru mengatakan, tuntan para guru honor Yayasan ini akan disampaikan kepada Walikota Jayapura, sekembalinya Walikota dari tugas di luar daerah. (dan1)

Example 300250

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *