Nusaelaknews.com, Piru – Tokoh pemuda kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Mozes Rutumalessy kembali menegaskan komitmennya mendukung Pemerintah Kabupaten (Pemkab) SBB, tutup PT. SIM.
Perwakilan pemuda SBB yang selalu vokal melihat dan menyuarakan berbagai persoalan di daerah ini menegaskan, keputusan Bupati SBB Asri Arman mencabut izin operasional Perusahaan Pisang Abaka sudah tepat.
“Berbagai polemik belakangan ini terkait kegiatan Pisang Abaka sudah sangat meresahkan publik SBB,” ujar Rutumalessy di Piru, Sabtu (26/7/2025).
Dirinya menyebut, mulai dari kalangan bawah, menengah sampai elit akademisi dan politik angkat suara, mereka mengexpresikan keresahan mereka lewat demo penolakan kegiatan, palang jalan, sampai pada pembakaran excavator milik Perusahaan Pisang Abaka di Dusun Pelity Jaya.
“Selan itu demo mendukung jalannya PT. SIM sampai rubuh pohon-pohon tutupi jalan, sementara berlangsung pagi ini di Desa Hatusua,” ujar Mozes.
Semua itu terjadi kata Rutumalessy, akibat dari masuknya PT. SIM dengan program penanaman pisang abaka yang katanya untuk mensejaterahkan masyarakat. Namun malah kebalikan, masyarakatlah yang ditumbalkan oleh PT.SIM.
Lanjut dia, para pemangku jabatan yang ada di desa-desa yang bersentuhan langsung dengan kegiatan perusahan, bahkan penguasa yang memberikan izin untuk masuknya perusahan tersebut, semua telah meraup keuntungan lewat pelicin dari PT. SIM.
Menurut Rutumalessy, PT. SIM dan para pemangku jabatan telah menipu rakyat SBB.
“Mereka mengontrak lahan puluhan hektar smpai 35 tahun, hanya dengan nilai dua juta rupiah. Kemudian katanya mau mengatasi pengangguran, pengangguran yg mana,” tandasnya.
Dikatakan, anak-anak daerah yang bekerja di PT. SIM hanya jadi buruh kasar dan karyawan lepas, bukan karyawan tetap. Maka wajar saja kalau mereka di berhentikan ketika perusahan sudah tidak membutuhkan lagi.
“Disisi lain, tidak ada satupun anak daerah yg duduk di kursi maenager atau pengawas, yang ada hanya jadi tukang tanam pisang,” imbuhnya.
Lagi Rutumalessy mengatakan, yang nikmati hasil dari keberadaan PT. SIM selama ini bukan masyarakat, tetapi segelintir orang yg turut terlibat berkonspirasi dengan pihak perusahan.
“Katanya, pihak perusahan telah mengeluarkan ratusan miliar rupiah dan telah mengalami kerugian besar. Itu urusan mereka, bukan urusan masyarakat SBB. Perusahaan mau rugi atau untung tidak ada urusan, tapi ingat, jangan jadi pemicu konflik di daerah ini,” tegasnya.
Rutumalessy berharap, Bupati dan DPRD sudah harus berpegang pada prinsip kepemimpinan, kalau sudah mengeluarkan surat pemberhentian kegiatan PT SIM, jangan lagi dicabut, jangan sampai ada intervensi provinsi atau pusat, lantas Bupati dan DPRD mulai goyah dan ijin kembali diberikan.
“Bupati dan DPRD jangan jadi seperti bunglon yang sering merubah warna. Jadilah pemimpin yang bijaksana, yang berpihak pada rakyat, bukan pada kepentingan orang-orang rakus,” pungkasnya. (elo)
