Nusaelaknews.com | Piru, Maluku – Permasalahan lahan yang kini menjadi polemik di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) sudah berlangsung sejak awal pemekaran.
Mozes Rutumalessy, tokoh pemuda SBB, menilai akar masalah ini bermula ketika Bupati pertama harus segera membangun infrastruktur birokrasi. Karena kondisi kabupaten masih baru, pembangunan dilakukan di atas lahan yang status hukumnya belum sepenuhnya jelas.
“Beredar cerita bahwa ada pemilik lahan yang menyerahkan tanah dengan harapan diangkat jadi pegawai negeri. Ada juga yang disebut-sebut menyerahkan langsung ke Bupati Yakobus dengan membawa kepentingan tertentu. Tapi semua itu hanya sebatas cerita, tanpa ada bukti dokumen resmi yang sah,” jelas Mozes.
Menurutnya, meski status lahan tidak jelas, pemerintah saat itu tetap membangun fasilitas pemerintahan. “Itu menjadi jalan keluar cepat untuk mempercepat terbentuknya birokrasi. Tapi karena tidak dilandasi dasar hukum yang kuat, akhirnya di periode-periode berikutnya status lahan kembali dipersoalkan. Dari situlah muncul konflik baru yang sampai hari ini masih membebani pemerintahan,” katanya.
Setelah 22 tahun, masalah lahan belum juga selesai. Kantor DPRD dan berbagai fasilitas pemerintahan lainnya masih terus menyisakan polemik.
“Justru kesalahan terbesar ada di periode setelahnya. Para bupati dan birokrasi tidak pernah serius menuntaskan masalah ini. Mereka enggan menyediakan anggaran untuk pembebasan lahan, malah sibuk mengejar proyek-proyek yang ada fee-nya,” tegas Mozes.
Namun ia menekankan, tidak adil bila semua kesalahan diarahkan ke Bupati pertama.
“Beliau adalah tokoh pemekaran Kabupaten SBB. Faktanya, hanya di masa Bupati Yakobus infrastruktur pemerintahan dibangun, dan sampai hari ini kita masih menikmatinya. Seharusnya ucapan terima kasih diberikan kepada beliau,” ujar Mozes.
Mozes juga menyampaikan beberapa solusi yang menurutnya bisa segera dilakukan pemerintah daerah:
“Pertama, pemerintah harus menginventarisasi ulang semua lahan yang digunakan untuk fasilitas pemerintahan. Kedua, segera siapkan anggaran khusus untuk pembebasan lahan. Ketiga, libatkan masyarakat adat dan pemilik lahan dalam setiap proses penyelesaian, supaya ada legitimasi sosial dan hukum. Keempat, hentikan pola lama yang hanya mengejar proyek untuk fee, dan mulai fokus pada penyelesaian persoalan mendasar ini.”
Di akhir pernyataannya, Mozes menutup dengan nada keras, “Kalau pemerintah hari ini masih memilih diam, maka sejarah akan mencatat mereka sebagai generasi pemimpin yang gagal—lebih sibuk memperkaya diri ketimbang membangun masa depan daerah.” (red)
