Nusaelaknews.com, Piru – Konflik berkepenjangan akibat pro kontra keberadaan Perusahan Pisang Abaka di Kabupaten Seram bagian Barat (SBB), masih menjadi topik hangat yang selalu menjadi perbincangan.
Mulai dari kalangan atas sampai akar rumput, mulai dari rumah kopi, pangkalan ojek, hingga media sosial dihiasi topik Pisang Abaka yang sepertinya terlalu sexi untuk dilewatkan.
Menyikapi fenomena ini, tokoh pemuda SBB Mozes Rutumalessy kembali bersuara. Dirinya menyebut jika konflik berkepanjangan yang berbuntut pada pemblokiran jalan dan pembakaran 2 unit excavator milik PT. SIM, akibat adanya gagal fokus dari pihak-pihak yang bermasalah.
“Semua itu terjadi karena gagal fokus oleh pihak-pihak yang bertikai. Baik itu pihak perusahan, masyarakat dan pihak pemilik lahan, sehingga terjadilah klaim mengklaim dan saling mempersalahkan satu sama lainyanya,” ujar Rutumalessy di Piru, Sabtu (26/7/2025).
Menurut dia, surat kesepakatan bersama yang ditandatangi oleh Pemerintah Desa Ety, Pemerintah Desa Kawa, Kepala Dusun Pelita Jaya, Keluarga Olzewsky (Pemilik Lahan) pihak PT SIM, dan diketahui oleh Polres SBB, Pemerintah Kabupaten SBB serta Dandim 1513 SBB, harusnya menjadi acuan penyelesaian konflik tersebut.
Kata Rutumalessy, sebelumnya pada Kamis 3 juli 2025 bertempat di Aula Bhayangkara Polres SBB, sudah dilakukan pertemuan antara Forkopimda SBB dengan Pihak PT SIM, Pemerintah Desa Eti, Pemerintah Desa Kawa, Pemerintah Dusun Pelita Jaya, dan pihak Keluarga Olzewski, dalam rangka membahas sengketa lahan antara PT SIM dengan Dusun Pelita Jaya.
Dirinya memaparkan isi kesepakatan tersebut diantaranya, peninjauan dan penentuan batas Desa Eti, Desa Kawa dan Desa Piru yang di fasilitasi oleh Pemda SBB dan BPN. Serta pemerintah Desa Eti, Desa Kawa, Desa Piru, Dusun Pelita Jaya, dan Dusun Resetiemen Pulau Osi untuk mendukung dan menciptakan situasi yang kondusif hingga proses penyelesaian masalah sengketa selesai.
Namun saat kesepakatan itu akan dilaksanakan, terjadilah konflik, sehingga semuanya gagal. Sehingga kata Rutumalessy, Bupati dan DPRD SBB kemudia mengeluarkan kebijakan untuk kegiatan PT. SIM dihentikan untuk sementara waktu, sampai kesepakatan yang sudah ditandatangani bersama itu mendapat titik temu.
“Kebijakan yang diambil oleh Bupati dan DPRD itu sudah betul. Kalau kita lihat dari surat kesepakatan bersama itu, maka disini kita lihat salah Bupati dan DPRD itu dimana. Kebijakan yang diambil itu sudah betul, dan itu semua demi keamanan di daerah ini,” paparnya.
Pada kesempatan ini Rutumalessy berharap, pihak kepolisian bisa segera menangkap para pelaku pembakaran 2 unit exavator milik PT. SIM yang diduga dibakar, sehingga bisa terungkap actor dibalik semua kegaduhan di daerah ini
“Lalu yang demo-demo itu tidak ada izin dari kepolisian untuk melakukan aksi. Maka pihak aparat penegak kemanan juga harus tegas terhadap hal ini,” tandasnya. (elo)
