Nusaelaknews.com | Inamosol, Maluku – Lebih dari 10.000 warga di Kecamatan Inamosol, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Maluku, menyampaikan jeritan hati mereka melalui sebuah surat terbuka pada Senin (27/10/2025).
Surat ini datang seiring musibah banjir besar yang memutus akses jalan dan jembatan, mengurung ribuan jiwa dalam isolasi total.
Surat terbuka tersebut disampaikan oleh Geral Wakanno, seorang akademisi asal SBB, dan ditujukan kepada sejumlah pejabat tinggi, mulai dari Bupati SBB, Kepala Dinas PUPR SBB dan Provinsi Maluku, Ketua DPRD SBB dan para Anggota DPRD peraih suara terbanyak dari wilayah Inamosol, Gubernur Maluku, hingga Menteri PUPR di Jakarta.
“Pada hari ini, 27 Oktober 2025, langit menangis dan bumi berkeluh kesakitan di Kecamatan Inamosol. Banjir besar telah meluluhlantakkan akses kehidupan kami,” demikian surat terbuka ini.
Warga Inamosol menegaskan, musibah banjir ini bukan hanya bencana alam biasa, melainkan puncak gunung es dari kelalaian yang terstruktur dan berlarut-larut selama puluhan tahun.
Mereka bahkan menyentil bahwa Inamosol seolah masih terjajah sejak Indonesia merdeka. Warga Inamosol yang kini memasuki usia senja mengakui telah menjadi saksi bisu dari janji yang menguap dan pengabaian yang sistematis sepanjang hidup mereka.
Mereka membandingkan, selama hampir 60 tahun, hanya ada satu kilometer jalan beraspal di ruas jalan berstatus provinsi tersebut.
Satu kilometer aspal itu disebut sebagai “ironi pahit,” sebuah pengakuan pemerintah akan adanya jalan namun enggan melanjutkan pembangunannya. Kondisi jalan yang dibiarkan rusak inilah yang memperparah dampak banjir saat ini.
“Akibat terputusnya akses, penderitaan baru muncul. Anak-anak tidak bisa sekolah, yang sakit tidak bisa berobat, pasokan makanan dan obat-obatan terhambat,” keluh mereka, merasa bagai tawanan di tanah sendiri.
Dalam bagian yang khusus ditujukan kepada Anggota DPRD yang meraih suara terbanyak dari Inamosol, warga dengan tegas menagih janji.
“Suara kami pernah Anda dengar di bilik suara. Kini, dengarlah jeritan kami di tengah banjir yang mengancam nyawa. Di mana janji perwakilan? Di mana komitmen membangun daerah?” tanya mereka.
Kepada Bupati Kabupaten SBB dan Kepala PUPR SBB, warga menyatakan, Sudah cukup janji dan wacana. Mereka butuh tindakan nyata. Perbaikan jalan ini bukanlah permintaan, tapi hak dasar masyarakat untuk mendapatkan akses yang layak.
Sementara itu, Gubernur Maluku dan Kepala PUPR Maluku didesak untuk bertanggung jawab penuh, mengingat status jalan tersebut adalah jalan provinsi.
“Jangan biarkan salah satu bagian dari tubuh Maluku ini membusuk dalam ketertinggalan,” seru isi surat tersebut.
Warga Inamosol memohon kepada seluruh Anggota DPRD peraih suara dari Inamosol untuk segera bertindak sebagai pahlawan. Mereka didorong untuk mendesak resmi eksekutif agar merealisasikan pembangunan, mengalokasikan Anggaran Darurat, dan turun langsung melihat kondisi di lapangan.
Kepada Menteri PUPR di Jakarta, surat itu memohon perhatian pusat. Mereka menekankan, Infrastruktur adalah urat nadi. Inamosol sedang sekarat karena urat nadinya putus.
Di akhir surat, warga menegaskan bahwa ini lebih dari sekadar tulisan. Ini adalah jeritan hati 10.000 jiwa yang terdampar oleh waktu dan kebijakan.
“Tindakan nyata dan segera adalah bukti bahwa Republik ini masih mendengar suara rakyatnya yang paling terpinggirkan,” tutup surat terbuka yang sarat akan harapan dan tuntutan akan keadilan ini. (red)
